Pertanyaan Seputar WBK dan WBBM

1. Apa itu ZI?                           

Zona Integritas atau disingkat dengan ZI merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Apa itu WBK?                                                                                    

WBK kepanjangan dari Wilayah Bebas dari Korupsi. WBK merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan,dan penguatan akuntabilitas kinerja. 

3. Apa itu WBBM?

WBBM kepanjangan dari Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. 

4. Apa tahap-tahap pembangunan zona integritas?

  1. Pencanangan zona integritas, melalui deklarasi/pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah yang menyatakan bahwa instansinya telah siap untuk membangun Zona Integritas. Salah satu syarat untuk pencanangan pembangunan zona integritas adalah dimana pimpinan dan seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas.
  2. Proses pembangunan zona integritas, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

5. Komponen apa saja yang perlu dibangun oleh instansi pemerintah dalam membangun zona integritas menuju WBK/WBBM?

Terdapat dua komponen yang harus dibangun oleh instansi pemerintah dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, yaitu:

1.Komponen pengungkit, terdapat enam komponen pengungkit yang harus dibangun, yaitu:

  1. Manajemen Perubahan,
  2. Penataan Tatalaksana,
  3. Penataan Sistem Manajemen SDM,
  4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja,
  5. Penguatan Pengawasan, dan
  6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2.Komponen Hasil, merupakan sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yang terdiri dari:

  1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN
  2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat

Tercapainya komponen hasil ini tergantung pada keberhasilan penerapan komponen pengungkit. Dengan demikian, komponen pengungkit menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yaitu: pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

6. Bagaimana mengukur keberhasilan pembangunan Zona Integritas?

Keberhasilan pembangunan Zona Integritas diukur dengan menilai pelaksanaan dari parameter-parameter komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen Pengungkit diberi bobot 60% dan Komponen Hasil diberi bobot 40%. Bobot 60% dari Komponen Pengungkit diperoleh dari jumlah bobot masing-masing Komponen Pengungkit, yaitu:

  1. Manajemen Perubahan : 5%
  2. Penataan Tatalaksana : 5%
  3. Penataan Manajemen SDM : 15%
  4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : 10%
  5. Penguatan Pengawasan : 15%
  6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : 10%

Bobot 40% dari Komponen Hasil diperoleh dari jumlah bobot masing-masing Komponen Hasil, yaitu:

  1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN yang diukur dengan menggunakan ukuran nilai persepsi korupsi (survei eksternal) dan persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP): 20%
  2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang diukur melalui nilai persepsi kualitas pelayanan (survei eksternal): 20%

7. Apa kepanjangan dari KKN?

KKN adalah singkatan dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

8. Apa pengertian dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme?

Korupsi adalah penggelapan atau penyelewengan harta milik perusahaan ataupun milik negara untuk kepentingan diri sendiri (pribadi) maupun untuk kepentingan orang lain.

Kolusi Adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.

Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

9. Apa saja klasifikasi korupsi?

Terdapat tujuh klasifikasi korupsi, yaitu:

  1. Merugikan keuangan Negara
  2.  Suap menyuap
  3. Penggelapan dalam jabatan
  4. Pemerasan
  5. Perbuatan curang
  6. Konflik kepentingan
  7. Gratifikasi

10. Apa yang dimaksud merugikan keuangan negara?

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu :

  1. Mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
  2. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada nomor satu di atas, bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan.

11. Apa yang dimaksud dengan suap menyuap?

Suap–menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh ; menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa menguntungkan orang yang memberikan suap.

12. Apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan/penggelapan dalam jabatan?

Penyalahgunaan/penggelapan dalam jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara.

13. Apa yang dimaksud dengan pemerasan?

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

1). Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :

  1. Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya.
  2. Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya tidak demikian.

2). Pemerasan yang di lakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain.

14. Apa yang dimaksud dengan korupsi yang berhubungan dengan kecurangan (perbuatan curang)?

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan, pengawas rekanan, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pembelian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

15. Apa yang dimaksud dengan korupsi yang berhubungan dengan konflik kepentingan?

Konflik kepentingan adalah situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Beberapa bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Penyelenggara Negara antara lain adalah:

  1. Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
  2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/ golongan;
  3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/ instansi dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
  4.  Perangkapan jabatan di beberapa lembaga/instansi/ perusahaan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
  5. Situasi di mana seorang penyelenggara negara memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
  6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
  7. Situasi di mana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi di mana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
  8. Situasi di mana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan
  9. Post employment (berupa trading influence, rahasia jabatan);
  10. Situasi di mana seorang penyelenggara negara menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi;
  11. Moonlighting atau outside employment (bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya);
  12. Situasi untuk menerima tawaran pembelian saham pihak masyarakat,
  13. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

16. Apakah yang dimaksud dengan gratifikasi?

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi.

17. Bagamana suatu gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap?

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila:

  1. Gratifikasi diperoleh dari pihak yang memiliki hubungan jabatan dengan penerima.
  2. Penerimaan gratifikasi tersebut bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima.
  3. Gratifikasi yang diterima tersebut tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.

18. Sebutkan contoh-contoh gratifikasi yang berkembang dalam praktik yang wajib dilaporkan kepada atau KPK!

Contoh-contoh gratifikasi yang berkembang dalam praktik yang wajib dilaporkan oleh penerima gratifikasi kepada KPK, antara lain gratifikasi yang diterima:

  1. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat;
  2. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran;
  3. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi;
  4. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas (di luar penerimaan yang sah/resmi dari instansi PN/Pn);
  5. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
  6. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
  7. sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/ kesepakatan dengan pihak lain yang bertentangan dengan undang-undang;
  8. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
  9. dari pejabat/pegawai atau pihak ketiga pada hari raya keagamaan;
  10. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/ tugasnya.