Snapshot Penutupan Rakorbang Regional I Sumatera Tahun 2018

Batam—Kegiatan Rapat Koordinasi  Pengembangan (Rakorbang) SDM dan Kelembagaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional I Sumatera dan diikuti oleh 168 orang peserta perwakilan dinas sosial dari 8 Provinsi dan 132 Kabupaten/Kota akhirnya berakhir, Kamis malam (12/4). Kegiatan ini ditutup secara resmi oleh Kepala BBPPKS Regional I Sumatera, Drs. GRM. Soerjo Darsono, MH.

Dalam sambutannya, GRM menyampaikan bahwa tantangan kita selaku Aparatur Sipil Negara yang bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, adalah  berkontribusi maksimal dalam mewujudkan pelayanan sosial yang profesional yang berdampak signifikan terhadap optimalisasi pencapaian salah satu sasaran strategis  Kementerian Sosial RI yaitu pengurangan angka kemiskinan di Indonesia. Dalam konteks tersebut, penguatan SDM kesos memainkan peran dan fungsinya dalam mewujudkan standar kompetensi teknis, manajerial dan professional dari SDM Kesos maupun penguatan kapasitas kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial.

Kegiatan yang berlangsung sejak tanggal 10 April 2018 dan telah melalui serangkaian sesi yaitu, sesi panel dan FGD (Focus Group Discussion),  berhasil merumuskan 5 poin utama kesepakatan beserta rencana aksinya dalam bidang pengembangan SDM dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial. Salah satu poin penting dari kesepakatan itu adalah mengenai kesediaan dinas sosial untuk memberikan kesempatan SDM aparaturnya yang tidak berlatarbelakang pendidikan pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial (peksos/kesos) untuk mengikuti pendidikan tinggi profesi dan vokasi pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial. Dari proses FGD juga terungkap fakta bahwa sebagian besar SDM yang bekerja pada Dinas Sosial wilayah Regional Sumatera tidak berlatarbelakang peksos/kesos. Terkait dengan itu, maka dalam poin kesepakatan terefleksikan harapan agar STKS Bandung sebagai lembaga pendidikan tinggi keprofesian pekerjaan sosial dibawah naungan Kementerian Sosial dapat bersurat secara resmi kepada Pemda se-Regional Sumatera untuk memberikan dukungan anggaran bagi kelanjutan pendidikan SDM peksos/kesos ke jenjang yang lebih tinggi. Semangat ini sejalan dengan RUU Praktik Pekerjaan Sosial yang saat ini sedang diperjuangkan pengesahannya oleh Kementerian Sosial.

Poin kesepakatan penting lainnya adalah terkait penyelenggaraan sertifikasi pekerja sosial dan penyuluh sosial yaitu keinginan dinas untuk mendapatkan pendampingan dan bantuan teknis (technical assistance) dalam pembentukan tim assessor pekerja sosial dan penyuluh sosial. Dari proses FGD diketahui, pada beberapa daerah banyak juga yang masih baru mengetahui tentang jabatan fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial, sehingga dalam salah satu butir kesepakatan menyatakan perlu adanya sosialisasi mengenai jabatan fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial.

Dalam bagian akhir sambutannya, GRM mengharapkan bahwa kegiatan yang telah dilakukan selama 4 hari ini dapat menjadi salah satu acuan dalam upaya peningkatan kualitas program dan kegiatan penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan penyelenggara kesejahteraan sosial di wilayah Regional I Sumatera untuk masa selanjutnya (***)